Logo
images

Priangan, Berawal Dari Sumedanglarang Sebagai Tunas Pajajaran

Irisindonesia, Bandung - Parahyangan atau Priangan (Bahasa Belanda: Preanger) adalah wilayah bergunung-gunung di Jawa Barat di mana kebudayaan Sunda merupakan kebudayaan yang dominan di wilayah tersebut. Wilayah Priangan secara tradisional mencakup Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Cimahi, Bandung, Cianjur, Sukabumi dan Bogor.

Kerajaan Sunda Pajajaran, Kerajaan Sumedanglarang, dan Priangan menunjukkan rangkaian perjalanan sejarah yang berkesinambungan. Nama Priangan yang menunjukkan wilayah geografis muncul setelah Kerajaan Sumedanglarang mengakui hegemoni Kesultanan Mataram. Akan tetapi Priangan dengan status sebagai wilayah administratif tingkat keresidenan sehingga menjadi Keresidenan Priangan baru terjadi pada periode pemerintahan interregnum Inggris di bawah kepemimpinan T.S. Raffles (1811 – 1816).

Kerajaan Sumedanglarang merupakan kerajaan yang dianggap sebagai vassal Kerajaan Pajajaran. Di kerajaan ini, sekitar tahun 1579 terjadi pergantian kepemimpinan. Ratu Pucuk Umun menyerahkan tahta kerajaan kepada anaknya, Prabu Geusan Ulun (1579-1610). Setelah mengetahui Kerajaan Sunda runtuh, Prabu Geusan Ulun menyatakan dirinya sebagai penerus kekuasaan Kerajaan Pajajaran dan seluruh bekas wilayah kerajaan itu diklaim sebagai wilayah Kerajaan Sumedanglarang, yaitu meliputi seluruh wilayah Jawa Barat tanpa Banten, Jayakarta, dan Cirebon (Surianingrat, 1983: 20).

Menurut salah satu historiografi tradisional, penyerahan kekuasaan Kerajaan Pajajaran kepada Kerajaan Sumedanglarang berlangsung melalui penyerahan mahkota emas raja Kerajaan Sunda kepada Prabu Geusan Ulun. Mahkota itu diserahkan oleh 4 orang kandaga lante (semacam kepala yang lebih tinggi satu tingkat daripada cutak/camat) Kerajaan Pajajaran. Semua kandaga lante itu tidak kembali lagi ke Kerajaan Sunda karena memang telah runtuh. Mereka terus berbakti (“geusan ulun kumawula”; geusan = tempat, ulun kumawula = bekerja) di Sumedanglarang. Penyerahan mahkota tadi secara simbolis berarti bahwa Sumedanglarang menjadi penerus Kerajaan Sunda (Suryaningrat, 1983: 20-21 dan 30). Periode Geusan Ulun ini merupakan periode sangat penting dalam sejarah Tatar Sunda mengingat dua hal. Pertama, pada masa Geusan Ulun dinobatkan menjadi raja terjadi keruntuhan kerajaan Pajajaran akibat serangan Kesultanan Banten tahun 1579. Kedua, Prabu Geusan Ulun merupakan raja terakhir dari Dinasti Kerajaan Sumedanglarang.

Bahkan, bisa dikatakan bahwa Prabu Geusan Ulun ini sebagai raja terakhir kerajaan Sumedanglarang. Selanjutnya pemerintahan di Sumedang berbentuk kabupatian yang dipimpin oleh seorang bupati. Kerajaan Sumedanglarang, yang ketika Kerajaan Sunda Pajajaran berjaya, sering dianggap sebagai kerajaan vassal, berada di bawah pengaruh kebesararan kerajaan Pajajaran. Namun, ketika kerajaan Sunda Pajajaran runtuh akibat serangan Kesultanan Banten, maka kerajaan Sumedanglarang tidak hanya menjadi kerajaan “merdeka”, tetapi juga dianggap mewarisi kebesaran kerajaan Sunda Pajajaran.

Luas wilayah kerajaan Sumedanglarang adalah seluas bekas wilayah kerajaan Pajajaran, yaitu seluruh wilayah Jawa Barat minus Banten, Jayakarta dan Cirebon. Bahkan, daerah-daerah yang ketika kerajaan Pajajaran melemah akibat peperangan dengan Banten berusaha melepaskan kesetiannya, kembali ditaklukkan oleh pasukan Prabu Geusan Ulun. Daerah-daerah itu adalah Karawang, Ciasem, Pamanukan dan Indramayu (Suryaningrat, 1983: 22). Sikap Kerajaan Sumedanglarang seperti itu mengundang kemarahan Kesultanan Banten. Kesultanan Banten, sebagai pemenang dalam peperangan dengan Kerajaan Sunda Pajajaran, menganggap dirinya menjadi penguasa yang berhak atas seluruh wilayah yang menjadi bawahan Kerajaan Sunda Pajajaran, termasuk di dalamnya Sumedanglarang.

Oleh karena itu, bisa dipahami bila Kerajaan Sumedanglarang menjadi target serangan dan penaklukan Kesultanan Banten. Prabu Geusan Ulun memiliki tiga istri. Yang pertama ialah Nyi Mas Cukang Gedeng Waru. Dari perkawinan ini Prabu Geusan Ulun memiliki 14 anak. Salah satunya adalah Pangeran Rangga Gede (sebagai anak sulung). Istri yang kedua adalah Ratu Harisbaya. Dari perkawinan ini Prabu Geusan Ulun tidak punya anak. Dengan demikian, Raden Suriadiwangsa bukan anak dari Prabu Geusan Ulun, melainkan anak dari Pangeran Girilaya. Istri yang ketiga adalah Nyi Mas Pasarean. Dari perkawinan ini Prabu Geusan Ulun punya satu anak yaitu Nyi Mas Demang Cipaku (Anonim, 1996: 25). Prabu Geusan Ulun wafat tahun 1601.

Munculnya Nama Priangan

Sebagimana diungkapkan di atas, bahwa secara geneologis Raden Suriadiwangsa ini bukanlah putera kandung Prabu Geusan Ulun. Dia adalah putera Pangeran Girilaya dari pernikahannya dengan Ratu Harisbaya. Ratu Harisbaya diperistri oleh Prabu Geusan Ulun setelah ia bercerai dengan Pangeran Girilaya. Ketika bercerai dengan Pangeran Girilaya, Ratu Harisbaya sedang hamil dua bulan.

Meskipun demikian, Raden Suriadiwangsa diperlakukan oleh Prabu Geusan Ulun laiknya seorang anak kandung; sehingga ketika Prabu Geusan Ulun wafat (1601) Raden Suriadiwangsa mewarisi kekuasaan ayah tirinya (Babad Martanagara). Namun, Raden Suriadiwangsa ini tidak mewarisi seluruh wilayah kerajaan Sumedanglarang. Setelah Prabu Geusan Ulun wafat, Kerajaan Sumedanglarang dibagi dua. Kerajaan yang pertama diperintah oleh Pangeran Rangga Gede, putera sulung dari Nyi Mas Cukang Gedeng Waru. Pusat kotanya terletak di Dayeuh Luhur. Kerajaan kedua dipimpin oleh Pangeran Suriadiwangsa, putera Harisbaya dari Pangeran Girilaya. Ibu kotanya terletak di Tegal Kalong.

Sepeninggal Prabu Geusan Ulun terjadi beberapa perubahan penting dalam status pemerintahan dan kewilayahan. Hal ini terjadi berkait dengan semakin menguatnya kesultanan Mataram. Mengenai semakin menguatnya kesultanan Mataram perlu dijelaskan sebagai berikut. Pada tahun 1614 VOC mengirimm utusan ke Mataram, yang waktu itu diperintah oleh Sultan Agung, putera Sultan Seda Krapyak (1602-1613). Kepada utusan VOC ini Sultan Agung (1613-1645) menyampaikan pretensi (pretension), yaitu klaim bahwa seluruh wilayah Jawa Barat kecuali Banten dan Cirebon berada di bawah kekuasaannya (Suryaningrat, 1983: 34). Meskipun pretensi Kesultanan Mataram ini merupakan klaim sepihak, hal itu membuat Raden Suriadiwangsa “ketakutan”.

Jika tidak memosisikan diri sebagai kerajaan bawahan, Raden Suriadiwangsa khawatir Kesultanan Mataram akan menyerangnya. Itulah antara lain yang mendorong Raden Suriadiwangsa, atas kemauan sendiri, pada tahun 1620 datang ke Mataram menemui Sultan Agung untuk menyatakan pengakuan bahwa Sumedang menjadi bawahan Mataram (Arsip Koleksi Asikin Nataneggara). Kedatangan Pangeran Suriadiwangsa ini disambut baik oleh Sultan Agung. Konon, karena “ketulusan hati” Pangeran Suriadiwangsa yang mengakui hegemoni Kesultanan Mataram inilah, wilayah yang dikuasai oleh Pangeran Suriadiwangsa dinamai “Prayangan” (berarti “tulus-ikhlas”); selanjutnya menjadi Priangan.

Penghargaan atas kedatangan Pangeran Suriadiwangsa dan ketulusan hatinya mengakui hegemoni atas Mataram, Sultan Agung memberi gelar Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata (selanjutnya lebih popular dengan sebutan Rangga Gempol I).

Status Sumedang pun berubah, tidak lagi sebagai kerajaan, tapi sebagai kabupaten yang menjadi bagian dari Kesultanan Mataram. Dengan demikian, Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata pun tidak lagi sebagai raja, tapi sebagai bupati.

Begitu juga wilayah-wilayah yang semula menjadi bawahan Sumedanglarang diberi status sebagai kabupaten, yang masing-masing dipimpin oleh seorang bupati. Akan tetapi, posisi Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata, selain sebagai bupati yang memimpin pemerintahan Kabupaten Sumedang, juga sebagai kordinator para bupati lainnya yang ada di wilayah Priangan, yang dikenal dengan istilah Bupati Wedana.

 

 

Referensi :

1. https://mumuhmz.wordpress.com

2. Wikipedia

 

Editor : Side B


TAG

Dipost Oleh administrator

"Batas Harianto Sidabutar"

Tinggalkan Komentar