Logo
images

Ilustrasi Kemiskinan Dan Perdesaan.

Pembangunan Pertanian Dan Kemiskinan Buruh Petani Di Perdesaan

irisindonesia.com - Meskipun pembangunan pertanian telah dilakukan terus menerus, namun isu yang berkaitan dengan kemiskinan di perdesaan, terbatasnya akses lahan dan prasarana pertanian, serta pendapatan yang tidak memadai masih tetap menjadi isu utama pembangunan pertanian dan perdesaan.

Berbagai isu dalam pembangunan perdesaan berkaitan dengan penurunan kualitas hidup, terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana, ketidakmampuan institusi ekonomi menyediakan kesempatan usaha, lapangan kerja terbatas, serta pendapatan yang tidak memadai.

Ujung dari kesemua itu bermuara pada kemiskinan, baik secara relatif maupun absolut. Bahkan sering ditemukan keterkaitan dari berbagai isu tersebut yang menambah rumitnya permasalahan yang dihadapi. Sementara itu, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi perdesaan sebagian besar masih tertumpu pada usaha pertanian dengan berbagai kelemahan struktural yang terkandung di dalamnya.

Lahan kepemilikan pertanian yang semakin menyempit dan tersebar tidak terhindarkan akibat sistem pewarisan membagi tanah tanpa ada pembatasan serta masalah kawin cerai yang mewarnai kehidupan masyarakatnya. Agricultural ladder bukan mengarah pada hasil surplus yang dapat diinvestasikan kembali pada pemilikan atau penguasaan lahan pertanian yang lebih luas, malahan yang terjadi justru sebaliknya.

Baca Juga : Manusia, Alam Dan Dewa. Mengenal Budaya Bali Lebih Dekat

Banyak di antara petani yang sebelumnya memiliki lahan, karena desakan kebutuhan hidup terpaksa menjual lahan yang menjadi tumpuan kehidupannya. Mereka beralih menjadi penyewa atau bahkan penyakap atau sebatas menjadi buruh tani dan akibat dari seluruh permasa lahan tersebut adalah kemiskinan. Proses munculnya kemiskinan struktural di kalangan masyarakat tani semacam itu tidak jarang dilatarbelakangi pula oleh kelemahan kultural lemah karsa dan atau tuna mentalitas produktif.

Historis Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan di Indonesia, berdasarkan pendekatan historis, sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, sejak diintroduksikannya tanam paksa (cultuurstelsel) tahun 1830, yaitu dilakukannya remisi pajak terhadap petani, tetapi mereka harus bekerja di lahan pemerintah kolonial waktu itu, di mana seperlima bagian harus ditanami dengan tanaman ekspor atau mereka harus bekerja selama 66 hari setiap tahun pada perkebunan yang dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda. Akibatnya pulau Jawa berubah menjadi wilayah perkebunan raksasa.

Khusus untuk daerah yang petaninya terbiasa menanam padi sawah, yang ditandai oleh kondisi involusi pertanian (Geertz, 1964), pemerintah kolonial waktu itu secara jeli melihat peluang besar dikembangkannya tanaman tebu yang persis memerlukan basis ekologi seperti yang dibutuhkan padi sawah. Lahan-lahan yang dimiliki oleh petani yang diperlukan untuk penanaman tebu dikuasai melalui bentuk penyewaan atau melalui sistem sewa.

Agar nilai sewanya rendah, pabrik gula yang dikuasai oleh penguasa Belanda berusaha untuk memberikan komisi tertentu kepada pejabat setempat dari sejak lurah sampai dengan bupati, sehingga pergiliran wilayah penanaman tebu melalui glebagan dapat dilakukan lebih leluasa dengan harga sewa yang relatif sangat murah. Pada gilirannya petani-petani yang lahannya disewakan ke pabrik gula bekerja sebagai kuli kebun juga dengan upah yang rendah. Upaya ini sejalan dengan upaya pabrik gula untuk mensubstitusi kebutuhan capital dengan tenaga kerja. Tingkat kehidupan masyarakat yang rendah lebih diarahkan pada sebatas pemenuhan kebutuhan subsisten memungkinkan perusahaan gula memperoleh keuntungan yang sangat tinggi.

Tingkat upah yang rendah maupun hasil menyewakan lahan yang juga murah menyebabkan ketergantungan petani di wilayah itu terhadap keberadaan pabrik gula menjadi sangat tinggi. Tetapi di lain pihak potensi dan kemampuan usaha petani menjadi tertekan, tidak berkembang. Pola kehidupan yang berkembang dalam kondisi yang semacam itu menurut Mackie (1963), mengarah pada pola-pola konservatif, baik dalam aspek sosial, politik maupun ekonomi. Dari sudut sosial, penanaman tebu cenderung mempertahankan sistem hak milik secara komunal, tidak ada dorongan untuk memperluas atau mengkonsolidasikan lahan miliknya.

Dari sisi politik, yaitu adanya pengaruh konservatif atas organisasi masyarakat yang mempertahankan dan memperkuat kekuasaan kepala desa. Sementara dari segi ekonomi, karena ketergantungan petani terhadap pabrik gula semakin besar. Ikatan hutang ke pihak pabrik menyulitkan petani memperoleh sumber kehidupan lain, misalnya menjadi pedagang di desa.

Kemiskinan Rumah Tangga dan Penguasaan Lahan

Pada kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa kemiskinan yang dialami o leh rumah tangga petani tersebut merupakan kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang muncul bukan karena ketidakmampuan si miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Struktur sosial tersebut tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia, baik yang disediakan oleh alam, pemerintah maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.

Akibatnya muncul kemiskinan kultural, dimana masyarakat menjadi fatalistis, semakin pasrah, menganggap kemiskinan sebagai nasib dan garis hidup. Bukan tidak ada upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, namun sepertinya upaya itu tidak memberikan hasil yang menggembirakan.

Dilihat dari bagian sejarah kebijakan yang dilakukan pemerintah pada saat pemerintahan Orde Baru, yang mulai terarahkan pada usaha mengatasi kemiskinan, melalui jalan melakukan pinjaman dana kepada lembaga luar negeri yaitu IGGI yang kemudian berganti nama menjadi CGI. Namun dampak dari kebijakan ini bukan menghapus masalah kemiskinan, melainkan menciptakan kemiskinan babak baru.

Adanya pinjaman luar negeri ini menyebabkan tumbuhnya industrialisasi di desa-desa dalam wujud eksploitasi seperti: pertambangan, penebangan hutan, pembangunan pertanian tanaman industri, dan sebagainya, yang pada akhirnya semakin menumbuhkan disparitas sosial yang semakin akut. Kondisi ini ternyata tidak merubah kehidupan masyarakat miskin dan malah memperkaya segelintir orang yang sudah kaya. Bukan hanya itu, langkah kebijakan pengentasan kemiskinan yang diambil pemerintah pada waktu itu juga menciptakan kemiskinan sumber daya alam, yang selama ini menjadi tumpuan kehidupan masyarakat kecil di perdesaan. Tanah pertanian menjadi kurus dan tandus akibat penerapan teknologi yang tidak memikirkan dampak jangka panjang.

Lahan pertanian banyak yang kehilangan sumber air, sehingga petani tergantung sepenuhnya kepada air irigasi yang kapasitasnya sudah sangat terbatas. Keterbatasan kapasitas air irigasi ini, menyebabkan peralihan jenis lahan dari lahan irigasi teknis/semi teknis menjadi lahan irigasi desa/sederhana, irigasi pompa, atau lahan tadah hujan. Kondisi ini terjadi di lahan sawah Jawa maupun Luar Jawa.

Argumenasi Masalah Kemiskinan Petani

Fenomena rawan pangan cerminan kemiskinan yang sering muncul justru dari kantung-kantung kemiskinan di utara. Mengapa di wilayah monokultur padi yang notabene penghasil makanan pokok justru sebagian penduduknya sering mengalami masalah rawan pangan? Beberapa argumentasi yang dapat mengklarifikasikan hal itu disebabkan oleh berbagai alasan yang mungkin satu dan lainnya berkaitan :

  1. Usaha tani padi di wilayah monokultur padi, variasi kegiatan dan perolehan hasil serta pendapatan terkait dengan gestation period padi dan terjadi lebih seragam terkait dengan ketersediaan air irigasi ke wilayah itu. Dengan demikian musim panen dan paceklik di wilayah ini terjadinya seragam pula. Informasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Indramayu mengemukakan bahwa dalam musim panen saat petani seharusnya memperoleh pendapatan yang tinggi, tetapi tidak terjadi karena over supply panen raya yang mengakibatkan harga padi jatuh. Jatuhnya harga saat panen raya juga diakibatkan oleh perilaku para penderep yang sesaat setelah mereka memperoleh bawon upah memanen langsung menjual padinya dengan harga murah karena ingin segera memperoleh uang tunai. Harga pembelian padi yang murah ini berpengaruh pula kepada harga padi bagi petani lainnya yang juga menjual padinya sesaat setelah panen.
  2. Bagi petani yang lahannya relatif luas, padi yang dijual saat panen raya mungkin hanya sebagian saja sebatas kebutuhan akan uang tunai dan masih menyisakan padi yang biasa dijual saat harga padi beranjak lebih tinggi. Namun bagi petani kecil hal seperti itu sulit dilakukan karena desakan kebutuhan akan uang tunai dapat menyita seluruh hasil padinya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan saat padi masih muda menghijau sudah dijual hijauan-ijon. Hasil panen yang mereka peroleh terkadang tidak cukup sampai masa panen berikutnya, apalagi untuk menyisihkan uang hasil penjualan gabah sebagai modal usaha tani pada musim tanam berikutnya. Akibatnya petani terpaksa meminjam uang kepada para pelepas uang/rentenir atau berhutang kepada pedagang/tengkulak yang menjual input-input pertanian dan menciptakan interlocking market, karena peluang petani untuk menjual hasil usaha tani kepada pihak-pihak lainnya menjadi terkunci. Kondisi ini selalu terjadi berulang kali setiap musim dan ujung-ujungnya petani terjebak dalam lingkaran hutang yang berkelanjutan dan kemiskinan.
  3. Hal yang menimpa petani kecil seperti pada butir b) terjadi pula pada kelompok petani penyakap. Hasil padi dari lahan sakapan yang relatif sempit, hanya sebagian yang diterimanya sebab sebagian lagi diberikan kepada pemilik lahan. Bahkan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah diperoleh informasi bahwa bagian panen yang diterima oleh penyakap hanya sepertiga, sementara penyakap menanggung semua biaya produksi usaha tani. Masalah yang banyak ditemukan di kalangan para penyakap karena sharing arrangement yang mendasarinya sering tidak terwujud. Hal ini banyak ditemukan di wilayah yang lahan pertaniannya guntai dimiliki oleh orang-orang kota yang sering tidak mampu sharing dalam usaha tani penyakap ataupun menjenguk karena kesibukannya (absentee landowner). Alhasil pengusahaan lahan sakapan itu tergantung seluruhnya pada keputusan dan kemampuan penyakap itu sendiri. Kalau kemampuan dari sisi permodalan atau teknologi terbatas, sebatas itu pulalah aplikasi budidaya yang diterapkannya. Fenomenanya penyakap yang semakin membengkak jumlahnya justru merupakan kelompok yang kurang atau mungkin tidak tersentuh oleh berbagai bentuk pelayanan modal dan teknologi yang dibutuhkannya.
  4. Bagi petani kecil dengan status penguasaan menyewa, kondisi harga murah saat panen dapat berakibat sama seperti pada petani kecil lainnya dengan status penguasaan lahan yang berbeda. Karena dalam sistem penyewaan, baik dalam uang tunai yang dibayarkan di muka atau bentuk natura, hasil komoditas yang diusahakan pertaruhannya sama, yaitu harus mampu menutupi nilai sewa yang telah atau akan dibayarkan. Karena di kalangan petani kecil jarang yang memiliki modal yang dapat dipertaruhkan, maka petani yang menyewa lahan juga relatif kecil jumlahnya.
  5. Kelompok buruh tani hanya memperoleh selama tenaga mereka dibutuhkan, biasanya dari saat pengolahan tanah persiapan tanam, saat penanaman sampai dua kali penyiangan. Setelah itu ada waktu jeda kesibukan menunggu panen, disebut musim paceklik. Saat-saat paceklik inilah yang rawan bagi buruh tani karena tidak ada kesempatan kerja berburuh yang ditawarkan dan ini berarti kehilangan sumber pendapatan harian mereka. Berdasarkan kasus yang diperoleh dari Klaten, upah yang diterima buruh tani juga relatif rendah. Untuk saat ini, rata-rata upah buruh tani laki-laki adalah Rp 25.000,- perbeduk-dzuhur (setengah hari) ditambah natura, dan Rp 15.000,- untuk buruh tani perempuan per beduk dzuhur ditambah natura. Apabila dalam satu musim tanam seorang buruh tani laki-laki dapat bekerja efektif selama 20 hari, maka upah riil yang diterimanya dalam bulan itu dari berburuh adalah Rp. 500.000,-. Nilai ini jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan upah UMR rata-rata provinsi yang kisarannya antara Rp. 900.000,- sampai Rp 1.500.000,-. Dari gambaran tersebut, dapat diperkirakan, bagaimana sulitnya buruh tani memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan pendapatan Rp. 16.667,- perhari atau Rp 500.010,- per bulan.

Dari beberapa argumen yang dikemukakan di atas sudah jelas tergambar hal-hal yang terkait dengan kondisi kemiskinan masyarakat petani di lahan sawah. Walau dianggap memegang peran penting sebagai penyedia kebutuhan pangan (beras) bagi rakyat, petani tetap berada dalam posisi lemah. Bahkan, yang lebih parah, petani- -secara sistemik- terjerat dalam kendali dan dominasi negara.

Seyogyanya kebijakan pengentasan kemiskinan harus didasari pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik sosial demografi dan dimensi ekonomi penduduk miskin dapat membantu perencanaan, pelaksanaan, dan hasil target yang baik, karena salah satu prasyarat keberhasilan program-program pembangunan sangat tergantung pada ketepatan pengidentifikasian target group dan target area. Dalam program pengentasan nasib orang miskin, keberhasilannya tergantung pada langkah awal dari formulasi kebijakan, yaitu mengidentifikasikan siapa sebenarnya “si miskin” tersebut dan di mana si miskin itu berada.

Baca Juga : Memprioritaskan Dana Desa Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kemiskinan di Indonesia yang terjadi dalam kurun waktu sangat lama merupakan kemiskinan yang persisten, yaitu secara persentase menurun namun secara absolut masih cukup tinggi. Fenomena rawan pangan cerminan kemiskinan di agroekosistem sawah terkait dengan gestation periode tanam padi yang terjadi pada waktu dan lokasi yang relatif seragam; fenomena ijon yang menciptakan interlocking market; sharing arrangement yang adil pada sistem sakap yang sering tidak terwujud; dan kesempatan berburuh pada kelompok buruh tani yang hanya periode singkat selama tenaga mereka dibutuhkan.

Pada agroekosistem lahan kering, fenomena kemiskinan di kalangan petani kecil mengarah pada tanaman subsisten yang diusahakan kurang intensif karena keterbatasan modal dan teknologi. Penguasaan lahan yang sempit pada lahan padi sawah mengakibatkan return on investment tidak menghasilkan surplus yang memadai sehingga kehidupan petani tetap miskin. Keterkaitan antara persentase kepemilikan sawah dengan kemiskinan menunjukkan korelasi negatif yang mengindikasikan menyempitnya kepemilikan sawah maka persentase penduduk miskin semakin tinggi.

Dengan demikian maka salah satu kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi persentase penduduk miskin terutama di wilayah-wilayah berbasis usaha tani lahan adalah dengan mengusahakan agar tidak terjadi pengurangan luas sawah.. Jayalah INDONESIA.. Salam IRIS INDONESIA!

Referensi : Dari berbagai sumber


TAG

Dipost Oleh administrator

"IRIS INDONESIA"

Tinggalkan Komentar