Logo
images

Ilustrasi Cegah Korupsi

Cegah Korupsi Dana Desa dengan Transparansi

irisindonesia.com - Dana desa terus menjadi sorotan. Besarnya dana, model kucurannya yang langsung ke desa dan banyaknya desa yang dinilai belum siap karena berbagai hal, membuat banyak kekawatiran datang. Akankah para kepala desa dan elit desa benar-benar mampu memangku amanat dan tidak terjebak tindakan korupsi sebagaimana dilakukan banyak pejabat negara? Bagaimana desa membangun benteng agar dirinya tak terjerumus tindakan biadab korupsi?

Desa Tanjungtirto, Kecamatan Singosari, Malang, Jawa Timur, adalah salah satu contoh yang baik. Pemerintah desa ini menempelkan rincian Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) tahun anggaran 2017 dalam sebuah baliho besar di depan balai desa. Isinya, menjelaskan seluruh bagian dari pemanfaatan dana desa yang diperoleh desa itu. Sangat lengkap, mulai dari asal dana hingga digunakan untuk kegiatan apa sampai berapa nilai anggaran yang digunakan. Rincian ini ditulis sebaimana penggunaan sesungguhnya.

Baca Juga : Lima Lubang Maut Penggunaan Dana Desa

Pola yang dilakukan Tanjungtirto membuktikan keterbukaan pemerintahan desa mengenai penggunaan anggaran, sebuah pola pemerintahan sangat sehat yang baru bia dilaksanakan segelintir desa saja. Cara ini bisa mendorong partisipasi masyarakat pada proses pembangunan desanya hingga pada hal-hal yang detail.

Kepala Desa Tanjungtirto Hanik Dwi Marta mengungkapkan, pola transparansi seperti ini sudah dilakukan pemerintah desanya sejak 2015 silam. “Transparansi itu justru bakal menyelamatkan pemerintah desa. Dengan transparansi maka masyarakat menjadi tahu apa saja yang dilakukan pemerintah desa terutama mengenai alokasi dana. Jadi tidak perlu ada tudingan yang menuduh ini-itu pada pemerintah desa,” katanya.

Diungkapkan Hanik, selain menggunakan baliho, pemerintah desa juga memanfaatkan website dan jaringan sosial media untuk penjelasan soal APBD dan pemanfaatan dana desa. “ Dan itu belum cukup. Kami juga menyebar dokumen alokasi dana ke 13 Ketua RW, BPD, LPMD, serta tokoh masyarakat. Isinya detail mulai berapa yang didapat tiap RW, biaya operasional kantor hingga besaran tunjangan perangkat desa,” kata Hanik.

Baca Juga : Memprioritaskan Dana Desa Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk pelaporan pertanggungjawaban, Tanjungtirto membuat laporan sebagaimana aturan pemerintah sekaligus model yang lebih mudah dipahami masyarakat. Soalnya, pelaporan model pemerintah sulit untuk dipahami warga. Maka desa lalu membuat laporan yang lebih sederhana dengan isi yang sama. “ Kami berusaha agar masyarakat bisa membaca laporan seperti ini. Hal ini akan membuat mereka menjadi paham kenapa usulannya ditolak atau kenapa diterima. Mereka juga selalu kami libatkan dalam penyusunan RPJMDes,” katanya.

Meski beberapa desa mulai menerapkan sistem transparansi dan akuntablity seperti Tanjuntirto ini tetapi sebagian besar desa di Indonesia masih enggan menjalankannya. Bahkan sebagian besar desa seperti sengaja menutupi urusan penggunaan dana desa. Ketertutupan soal dana dianggap sebagai bagian dari supremasi pemerintahan desa dan merasa urusan bagaimana pemanfaatan dana desa adalah urusan elit desa.

Akibatnya, berpotensi terjadinya penyalahgunaan dana menjadi sangat besar karena warga desa kesulitan mengontrol penggunaan dana. Bagaimana bisa mengawasi jika mereka tidak paham program apa saja yang bakal dijalankan dan berapa besaran biayanya tak pernah di buka.

Bukan hanya rentan korupsi tetapi cara itu membuat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desaya menjadi lemah. Pemerintah desa seperti berjalan sendiri dan warga juga menjadi tidak terlalu peduli. Akibatnya, desa berkembang dengan lambat dan tidak terstruktur. Masyarakat juga kehilangan harapan atau kepercayaan bahwa desa mengabdi pada kepentingan warga. 

(aryadjihs/berdesa)


TAG

Dipost Oleh administrator

"Batas Harianto Sidabutar"

Tinggalkan Komentar